Penyebab Presiden Hentikan Sementara Pemekaran Lahan Kelapa Sawit

Oleh -
Perluasan Lahan Kelapa Sawit kini tengah menhadapi hal yang dilematis. pasalnya, Presiden Joko Widodo telah meneken Inpres (Instruksi Presiden) berkenaan dengan memoratorium yang bertujuan untuk menghentikan sementara perluasan lahan kelapa sawit pada tanggal 19 September 208. Di dalam Instruksi Presiden Nomor 8 tahun 2018 itu tertuang beragam aturan yang menegaskan dan menghentikan sementara pemberian izin untuk ranah kelapa sawit dalam kurun waktu tiga tahun mendatang.
Lahan Kelapa Sawit

Selain menatur pengentian sementara perluasan lahan kelapa sawit, di dalam indpres tersebut juga mengatur tentang penundaan dan evaluasi perizinan dan penignkatan produktivitas kebun kelapa sawit dengan tujaun untuk meningkatkan tata kelola kebun kalapa sawit yang berelanjutan. Melalui Inpres tersebut juga Pemerintah berencana untuk membeirkan kepastian hukum, melindungi dan menjaga kelestarian lingkungan hidup termasuk didalamnya untuk mengatur penurunan Emisi Gas Rumah kaca.

Inpres ini juga akan memberikan beragam instruksi kepada pejabat Negara diantaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Pertanian, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kepala badan Pertahanan nasional / Menteri Agraria dan Tata Ruang, Mendagri, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Gubernur dan Bupati atau Walikota.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Perbaikan Saham Grup Lippo Perlu Dilakukan

Oleh -
Gambar
Beragam informasi seputar kasus meikarta membuat  Saham Grup Lippo  mengalami goncangan. Terutama akibat teknanan jual yang sangat tinggi karena ketakutan dari para investor terhadap kondisi internal perusahaan ini. Namun pernyataan resmi dari pengacara perusahaan yang menyatakan Grup Lippo akan melakukan investigasi internal membuat saham-saham grup tersebut kembali menghijau. Saham Grup Lippo Setidaknya adanya respon positif dari investigasi internal ini adalah upaya untuk mengusut keterlibatan para oknum di Grup Lippo dalam kasus suap perizinan Meikarta ini kepada sejumlah pejabat di Kabupaten Bekasi. Kuasa Hukum PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) Denny Indrayana mengatakan, perusahaan akan melakukan investigasi internal dan bekerja sama penuh dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada 14-15 Oktober lalu. MSU menyatakan sebagai perusahaan yang menjunjung tinggi prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan antikorupsi. Perusahaan ...
Baca selengkapnya

#2019GantiPresiden Genjot Elektabilitas Prabowo-Sandi

Oleh -
Gambar
Menurut penuturan dari peneliti LSI Denny JA, Ardian Sopa ditempat kerjanya Jakarta pada Rabu (5/9) menuturkan bahwa dalam survey terakhir kali yang dilakukan LSI Denny JA, elektailitas pasangan Capres Cawapres nomor urut 2 ini diantara pengguna media sosail mencapai 39,5% sementara pada kalangan bukan pengguna media sosial hanya mencapai 25,5% saja. Disisi lain, tingkat kepopuleran masyarakat terhadap tagar #2019GantiPresiden pada survey yang dilakukan pada bulan juli 2018 lalu sebesar 54,4%. sedangkan tingkat kesukaan masyarakat terhadap gerakan #2019GantiPresiden mencapai 55,04% atau naik tipis daripada survey sebelumnya. Meskipun lembaga survey Indonesia (LSI) Denny JA mengungkapkan bahwa gerakan tagar #2019GantiPresiden  berpengaruh positif dalam menggenjot elektabilitas Prabowo Subianto - Sandiaga Uno, Namun paslon Capres Cawapres ini perlu waspada terhadap isu negatif yang ditimbulkan dari gerakan tagar ini. Menurut Ardian, gerakan tagar #2019GantiPresiden paling disuka...
Baca selengkapnya

Sejumlah Aksi Save Nuril

Oleh -
Gambar
Koalisi  Save Nuril  menjadi tonggak gerakan pembelaan untuk Guru Nuril. Seperti yang sudah diberitakan sebelumnya mengenai kasus yang diterima oleh guru baiq nuril terkait penyebaran suara rekaman atasannya yang melakukan tindakan asusila secara verbal kepada dirinya, baiq Nuril dihukum penjara selama enam bulan dan denda 500 juta atas kasus yang menimpanya tersebut. Hingga akhirnya Presiden Joko Widodo angkat bicara mengenai terjadinya kasus yang menimpa Guru Baiq Nuril yang sebelumnya adalah tenaga guru honorer di SMAN 7 Mataram. Save Nuril Presiden Joko Widodo meminta kepada Guru Baiq Nuril untuk menyelesaikan segala rangakaian PK (peninjauan kemabali) atas kasus yang menimpanya terlebih dahulu. Presiden Joko WIdodo berujar jika Peninjauan kembali masih belum emndapatkan keadilan maka Guru Baiq Nuril bisa untuk mengajukan salah satu langkah hukum yang selanjutnya yakni Grasi. Sebelumnya, Koalisi Save Nuril menginginkan adanya amnesti atas kasus yang menimpa Nu...
Baca selengkapnya