Korban PHK Wajib Diberi Tunjangan

Oleh -
Ada begitu banyak Korban PHK yang tak mendapatkan tunjangan yang semestinya dia dapatkan. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, begitu banyak korban PHK yang terus menerus mencari cara untuk merevitalisasi ulang siklus pekerjaannya. Saat ini pemerintah tengah mengkaji permasalahan klasik ini dan akan mengevaluasi dua kebijakan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan kerja. Dengan tunjangan yang layak, diharapkan akan mampu meningkatkan kualitas hidup dan daya saing korban PHK.

Korban PHK
Korban PHK

Pertama, program Unemployment Benefit (UB) berupa pemberian tunjangan biaya hidup. Kedua, program Skill Development Fund (SDF) berupa tunjangan pengembangan kemampuan. Selain membantu pemenuhan biaya hidup pasca PHK, tunjangan tersebut diharapkan bisa meningkatkan kemampuan korban PHK dalam upaya mendapatkan pekerjaan baru. Pemberian tunjangan rencananya akan dilakukan selama kurun waktu 6 bulan hingga 1 tahun. Sumber dana masih dalam kajian namun muncul beberapa opsi. Antara lain anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), dana kompensasi tenaga kerja asing (TKA), dan dana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

Beragam langkah dari pemerintah ini semoga benar-benar dapat diaplikasikan dengan baik oleh semua perusahaan di Indonesia, agar tercipta hubungan baik antar dua pihak yakni pengusaha dan pekerja.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Perbaikan Saham Grup Lippo Perlu Dilakukan

Oleh -
Gambar
Beragam informasi seputar kasus meikarta membuat  Saham Grup Lippo  mengalami goncangan. Terutama akibat teknanan jual yang sangat tinggi karena ketakutan dari para investor terhadap kondisi internal perusahaan ini. Namun pernyataan resmi dari pengacara perusahaan yang menyatakan Grup Lippo akan melakukan investigasi internal membuat saham-saham grup tersebut kembali menghijau. Saham Grup Lippo Setidaknya adanya respon positif dari investigasi internal ini adalah upaya untuk mengusut keterlibatan para oknum di Grup Lippo dalam kasus suap perizinan Meikarta ini kepada sejumlah pejabat di Kabupaten Bekasi. Kuasa Hukum PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) Denny Indrayana mengatakan, perusahaan akan melakukan investigasi internal dan bekerja sama penuh dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada 14-15 Oktober lalu. MSU menyatakan sebagai perusahaan yang menjunjung tinggi prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan antikorupsi. Perusahaan terus ber
Baca selengkapnya

#2019GantiPresiden Genjot Elektabilitas Prabowo-Sandi

Oleh -
Gambar
Menurut penuturan dari peneliti LSI Denny JA, Ardian Sopa ditempat kerjanya Jakarta pada Rabu (5/9) menuturkan bahwa dalam survey terakhir kali yang dilakukan LSI Denny JA, elektailitas pasangan Capres Cawapres nomor urut 2 ini diantara pengguna media sosail mencapai 39,5% sementara pada kalangan bukan pengguna media sosial hanya mencapai 25,5% saja. Disisi lain, tingkat kepopuleran masyarakat terhadap tagar #2019GantiPresiden pada survey yang dilakukan pada bulan juli 2018 lalu sebesar 54,4%. sedangkan tingkat kesukaan masyarakat terhadap gerakan #2019GantiPresiden mencapai 55,04% atau naik tipis daripada survey sebelumnya. Meskipun lembaga survey Indonesia (LSI) Denny JA mengungkapkan bahwa gerakan tagar #2019GantiPresiden  berpengaruh positif dalam menggenjot elektabilitas Prabowo Subianto - Sandiaga Uno, Namun paslon Capres Cawapres ini perlu waspada terhadap isu negatif yang ditimbulkan dari gerakan tagar ini. Menurut Ardian, gerakan tagar #2019GantiPresiden paling disukai ol
Baca selengkapnya

Sejumlah Aksi Save Nuril

Oleh -
Gambar
Koalisi  Save Nuril  menjadi tonggak gerakan pembelaan untuk Guru Nuril. Seperti yang sudah diberitakan sebelumnya mengenai kasus yang diterima oleh guru baiq nuril terkait penyebaran suara rekaman atasannya yang melakukan tindakan asusila secara verbal kepada dirinya, baiq Nuril dihukum penjara selama enam bulan dan denda 500 juta atas kasus yang menimpanya tersebut. Hingga akhirnya Presiden Joko Widodo angkat bicara mengenai terjadinya kasus yang menimpa Guru Baiq Nuril yang sebelumnya adalah tenaga guru honorer di SMAN 7 Mataram. Save Nuril Presiden Joko Widodo meminta kepada Guru Baiq Nuril untuk menyelesaikan segala rangakaian PK (peninjauan kemabali) atas kasus yang menimpanya terlebih dahulu. Presiden Joko WIdodo berujar jika Peninjauan kembali masih belum emndapatkan keadilan maka Guru Baiq Nuril bisa untuk mengajukan salah satu langkah hukum yang selanjutnya yakni Grasi. Sebelumnya, Koalisi Save Nuril menginginkan adanya amnesti atas kasus yang menimpa Nuril, namu
Baca selengkapnya