Update Terbaru Cuti Bersama 2019

Oleh -
Cuti Bersama 2019 sudah dirilis tanggalnya oleh pemerintah dengan harapan berbagai kebutuhan yang menaungi hal ini bisa segera untuk diselesaikan. Ada sekitar total 20 hari libur dan cuti bersama selama 2019 dan diantaranya 4 hari cuti bersama serta 16 hari lainnya adalah libur nasional. Dilihat dari pembagian bulannya, maka pada Juni 2019 akan memiliki persentase tertinggi dengan jumlah total 6 hari.

Cuti Bersama 2019
Cuti Bersama 2019
Jumlah tersebut terdiri dari dari 3 hari libur nasional dan 3 hari cuti bersama. Sementara hari libur nasional terbesar berikutnya jatuh pada bulan Mei, yaitu sebanyak 3 hari. Sementara pada Juli dan Oktober 2019 tidak ada hari libur nasional. Selain itu, tahun depan juga terdapat 4 hari kejepit nasional (harpitnas), yaitu hari kerja yang diapit oleh hari libur yang biasanya dijadikan momen untuk mengambil cuti menikmati libur panjang. Masing-masing pada 4 Februari, 8 Maret, 31 Mei dan 23 Desember.

Penetapan hari libur dan cuti bersama ini diharapkan bisa membuat perusahaan dan karyawan dapat membuat jadwalnya sendiri kapan memanfaatkan momen tertentu untuk liburan dan lain sebagainya. Karena ada begitu banyak kebutuhan yang tidak terakomodir di hari kerja biasa.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Perbaikan Saham Grup Lippo Perlu Dilakukan

Oleh -
Gambar
Beragam informasi seputar kasus meikarta membuat  Saham Grup Lippo  mengalami goncangan. Terutama akibat teknanan jual yang sangat tinggi karena ketakutan dari para investor terhadap kondisi internal perusahaan ini. Namun pernyataan resmi dari pengacara perusahaan yang menyatakan Grup Lippo akan melakukan investigasi internal membuat saham-saham grup tersebut kembali menghijau. Saham Grup Lippo Setidaknya adanya respon positif dari investigasi internal ini adalah upaya untuk mengusut keterlibatan para oknum di Grup Lippo dalam kasus suap perizinan Meikarta ini kepada sejumlah pejabat di Kabupaten Bekasi. Kuasa Hukum PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) Denny Indrayana mengatakan, perusahaan akan melakukan investigasi internal dan bekerja sama penuh dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada 14-15 Oktober lalu. MSU menyatakan sebagai perusahaan yang menjunjung tinggi prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan antikorupsi. Perusahaan terus ber
Baca selengkapnya

#2019GantiPresiden Genjot Elektabilitas Prabowo-Sandi

Oleh -
Gambar
Menurut penuturan dari peneliti LSI Denny JA, Ardian Sopa ditempat kerjanya Jakarta pada Rabu (5/9) menuturkan bahwa dalam survey terakhir kali yang dilakukan LSI Denny JA, elektailitas pasangan Capres Cawapres nomor urut 2 ini diantara pengguna media sosail mencapai 39,5% sementara pada kalangan bukan pengguna media sosial hanya mencapai 25,5% saja. Disisi lain, tingkat kepopuleran masyarakat terhadap tagar #2019GantiPresiden pada survey yang dilakukan pada bulan juli 2018 lalu sebesar 54,4%. sedangkan tingkat kesukaan masyarakat terhadap gerakan #2019GantiPresiden mencapai 55,04% atau naik tipis daripada survey sebelumnya. Meskipun lembaga survey Indonesia (LSI) Denny JA mengungkapkan bahwa gerakan tagar #2019GantiPresiden  berpengaruh positif dalam menggenjot elektabilitas Prabowo Subianto - Sandiaga Uno, Namun paslon Capres Cawapres ini perlu waspada terhadap isu negatif yang ditimbulkan dari gerakan tagar ini. Menurut Ardian, gerakan tagar #2019GantiPresiden paling disukai ol
Baca selengkapnya

Sejumlah Aksi Save Nuril

Oleh -
Gambar
Koalisi  Save Nuril  menjadi tonggak gerakan pembelaan untuk Guru Nuril. Seperti yang sudah diberitakan sebelumnya mengenai kasus yang diterima oleh guru baiq nuril terkait penyebaran suara rekaman atasannya yang melakukan tindakan asusila secara verbal kepada dirinya, baiq Nuril dihukum penjara selama enam bulan dan denda 500 juta atas kasus yang menimpanya tersebut. Hingga akhirnya Presiden Joko Widodo angkat bicara mengenai terjadinya kasus yang menimpa Guru Baiq Nuril yang sebelumnya adalah tenaga guru honorer di SMAN 7 Mataram. Save Nuril Presiden Joko Widodo meminta kepada Guru Baiq Nuril untuk menyelesaikan segala rangakaian PK (peninjauan kemabali) atas kasus yang menimpanya terlebih dahulu. Presiden Joko WIdodo berujar jika Peninjauan kembali masih belum emndapatkan keadilan maka Guru Baiq Nuril bisa untuk mengajukan salah satu langkah hukum yang selanjutnya yakni Grasi. Sebelumnya, Koalisi Save Nuril menginginkan adanya amnesti atas kasus yang menimpa Nuril, namu
Baca selengkapnya